DIREKTUR JENDERAL HAM Dhahana: Pemilu 2024 Erat Dengan HAM

Politik (OneClick) – Dalam acara media dialog “BedaHAM: Menilai Pelaksanaan dan Proyeksi HAM dalam Pemilu 2024” yang diadakan di Bakoel Koffie Cikini, Jakarta Pusat, pada hari Jumat (24/11/2023), Direktur Jenderal HAM, Dhahana Putra, mengungkapkan bahwa pemilihan umum (pemilu) memiliki hubungan yang erat dengan HAM.

“Pemilihan Umum 2024 bukan hanya merupakan suatu proses politik, tetapi juga merupakan mekanisme fundamental di mana hak asasi manusia dilaksanakan dan dilindungi,” ujar Dhahana selaku Direktur Jenderal HAM.

Berdasarkan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM), Dhahana mengungkapkan bahwa setiap individu memiliki hak untuk berpartisipasi dalam pemerintahan negaranya, baik secara langsung maupun melalui perwakilan yang dipilih secara bebas.

Direktur Jenderal HAM Dhahana menjelaskan bahwa keinginan ini harus diungkapkan melalui pemilihan umum yang teratur dan adil, yang dilakukan dengan menggunakan hak pilih yang universal dan setara, serta dilaksanakan melalui pemungutan suara yang rahasia atau melalui prosedur pemilihan yang bebas dan setara.

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkum HAM) telah menjalin komunikasi dengan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) melalui Direktorat Jenderal HAM guna memprioritaskan penerapan nilai-nilai HAM dalam proses pelaksanaan pemilu 2024.

Dhahana menyatakan, “Setelah kami bertemu dengan Pak Idham Holik pada bulan Oktober yang lalu, kami sangat menghargai KPU RI yang telah berusaha keras untuk memprioritaskan nilai-nilai HAM dalam penyelenggaraan pemilu.”